SELAMAT DATANG DI BLOG AQU..SAMPAIAKAN KOMENTAR ANDA HANYA UNTUK BERBAGI INFORMASI
SALAM JUMPA
- slametsip
- BERADA DI DESA SIDO MULYO,YANG LEBIH POPULER DI SEBUT " LIKU TIGA "AQU ORANGNYA SUPEL ,HOBI BERTEMAN DAN MENCARI TAMBAHAN ILMU PENGETAHUAN.SIDOMULYO ADALAH SALAH SATU DESA DI KABUPATEN SELUMA.PROPINSI BENGKULU. joint Us : My Twitter : @Slam3tsip My Fb : Slametsip
Kamis, 20 Januari 2011
Selasa, 18 Januari 2011
Bea Masuk Pangan Dibebaskan
Menteri Perdagangan (Mendag), Mari Elka Pangestu, mengatakan, kebijakan pembebasan bea masuk impor beberapa komoditas pangan pokok dan bahan terkait pangan seperti bahan pakan ternak dan bahan pupuk akan diterapkan dalam jangka waktu tertentu. "Ada (jangka waktu-red). Tapi saya belum tahu keputusannya berapa lama, tunggu rapat pleno," katanya usai melantik beberapa pejabat eselon I Kementerian Perdagangan di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu (19/1).
Menurut dia, hari ini pemerintah akan melakukan rapat pleno untuk menuntaskan pembahasan mengenai pembebasan bea masuk beberapa komoditas pangan pokok dan bahan terkait pangan. Ia menjelaskan, pemerintah berencana menerapkan kebijakan pembebasan bea masuk pangan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan. "Jadi ada jangka waktu dan sebelum jangka waktu berakhir pasti ada evaluasi karena kami tidak tahu sampai berapa lama harga tinggi ini berakhir kan," katanya.
Menteri Perdagangan mengatakan pembebasan bea masuk komoditas pangan pokok dan bahan terkait bisa dilakukan dalam jangka satu tahun atau dua tahun selama harga komoditas pangan tinggi. Pemerintah, kata dia, akan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut dengan melihat perkembangan dan dinamika harga komoditas pangan pokok.
Menurut dia, hari ini pemerintah akan melakukan rapat pleno untuk menuntaskan pembahasan mengenai pembebasan bea masuk beberapa komoditas pangan pokok dan bahan terkait pangan. Ia menjelaskan, pemerintah berencana menerapkan kebijakan pembebasan bea masuk pangan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan. "Jadi ada jangka waktu dan sebelum jangka waktu berakhir pasti ada evaluasi karena kami tidak tahu sampai berapa lama harga tinggi ini berakhir kan," katanya.
Menteri Perdagangan mengatakan pembebasan bea masuk komoditas pangan pokok dan bahan terkait bisa dilakukan dalam jangka satu tahun atau dua tahun selama harga komoditas pangan tinggi. Pemerintah, kata dia, akan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut dengan melihat perkembangan dan dinamika harga komoditas pangan pokok.
"Ada jangkanya. Bisa satu tahun atau dua tahun, tapi yang pasti sebelum satu tahun atau dua tahun itu kami evaluasi, ini posisi harga dunia seperti apa, baru kami putuskan apakah akan dilanjutkan atau sudah cukup," katanya.
Intinya, kata dia, saat harga komoditas pangan tinggi, pemerintah menurunkan bea masuk impor komoditas pangan dan bahan terkait pangan untuk meredam kenaikan harga pangan dalam negeri. "Seharusnya ini tidak mempengaruhi unsur perlindungan. Bea masuk beberapa dikenakan untuk melindungi petani dalam negeri, tapi dalam posisi harga tinggi selain memperhatikan perlindungan bagi petani kami juga harus menjaga supaya harga ke konsumen tidak tinggi. Kami harus menjaga keseimbangan," katanya.
Pemerintah berencana membebaskan bea masuk impor pangan pokok dan bahan terkait pangan untuk meredam kenaikan harga komoditas tersebut di dalam negeri. Menurut Menteri Perdagangan, pada Desember 2010 pemerintah telah membebaskan bea masuk impor beras dan berencana membebaskan bea masuk bahan pangan dan bahan terkait pangan seperti biji gandum, kedelai, bahan pakan ternak, dan bahan pupuk.
Selain kebijakan tersebut, kata Mari, pemerintah juga menerapkan kebijakan lain untuk mengurangi dampak kenaikan harga pangan, seperti penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu melalui program Raskin dan operasi pasar beras. Program lain seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu masyarakat kurang mampu mengatasi dampak kenaikan harga pangan.
Intinya, kata dia, saat harga komoditas pangan tinggi, pemerintah menurunkan bea masuk impor komoditas pangan dan bahan terkait pangan untuk meredam kenaikan harga pangan dalam negeri. "Seharusnya ini tidak mempengaruhi unsur perlindungan. Bea masuk beberapa dikenakan untuk melindungi petani dalam negeri, tapi dalam posisi harga tinggi selain memperhatikan perlindungan bagi petani kami juga harus menjaga supaya harga ke konsumen tidak tinggi. Kami harus menjaga keseimbangan," katanya.
Pemerintah berencana membebaskan bea masuk impor pangan pokok dan bahan terkait pangan untuk meredam kenaikan harga komoditas tersebut di dalam negeri. Menurut Menteri Perdagangan, pada Desember 2010 pemerintah telah membebaskan bea masuk impor beras dan berencana membebaskan bea masuk bahan pangan dan bahan terkait pangan seperti biji gandum, kedelai, bahan pakan ternak, dan bahan pupuk.
Selain kebijakan tersebut, kata Mari, pemerintah juga menerapkan kebijakan lain untuk mengurangi dampak kenaikan harga pangan, seperti penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu melalui program Raskin dan operasi pasar beras. Program lain seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu masyarakat kurang mampu mengatasi dampak kenaikan harga pangan.
Kompolnas: Standar Kinerja Polri Harus Jelas
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengharapkan seluruh jajaran Kepolisian Ri (Polri) mempunyai standar kinerja yang jelas agar masyarakat dapat mengetahui peningkatan pelayanan yang telah dilakukan institusi itu. "Hal tersebut sebagai upaya untuk memenuhi harapan masyarakat yang selalu berharap banyak kepada kepolisian, sedangkan kemampuan Polri dalam memberikan pelayanan menemui berbagai kendala dan keterbatasan," kata anggota Kompolnas, Novel Ali, di Semarang, Rabu (19/1)
Ia mencontohkan, standar kinerja itu bisa berupa penentuan lamanya waktu anggota Polri, khususnya jajaran reserse kriminal dalam menuntaskan proses penyelidikan terhadap suatu kasus yang ditangani. Menurut dia, masyarakat memiliki hak menuntut jika apa yang dilakukan Polri terkait kinerjanya dianggap tidak memuaskan. "Kalau masyarakat tidak puas dengan standar kinerja yang terlalu rendah, publik berhak menuntut Polri meningkatkan pelayanan," ujarnya.
Ia mengatakan, Polri seharusnya juga memberikan perkembangan penyelidikan suatu kasus yang ditangani berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat tanpa diminta. Kendati demikian, ia menyatakan menyayangkan ketika masyarakat hanya menuntut kepada Polri saat ada suatu kasus. "Seharusnya ada atau tidak ada kasus masyarakat harus tetap melaporkan keluhannya terkait dengan pelayanan Polri yang bisa disalurkan melalui berbagai wadah yang ada seperti Kompolnas," katanya.
Terkait dengan sejumlah pelanggaran yang ada di tubuh Polri, ia mengharapkan, masyarakat tidak langsung menyamaratakan bahwa semua perilaku anggota Polri itu tidak baik atau menyimpang. Menurut dia, sejumlah pelanggaran tersebut dilakukan oleh beberapa oknum polisi dan tidak bisa digeneralisasi. "Jika dalam perkembangannya ternyata sistem di Polri yang tidak baik, harus segera dilakukan perbaikan karena dapat mempengaruhi perilaku anggota Polri yang sudah baik," ujarnya.
Ia mengatakan, secara umum saat ini sudah mulai ada kencenderungan peningkatan pelayanan Polri berkat kontrol dari masyarakat yang harus dilakukan terus menerus. "Dengan adanya kontrol publik maka mau tidak mau Polri akan melakukan perbaikan untuk memenuhi harapan publik karena kalau tidak maka masyarakat akan terus menuntut peningkatan pelayanan," katanya.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisaris Polisi Djihartono, yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. "Pelayanan prima di semua fungsi kepolisian adalah pelayanan yang cepat, ramah, profesional, transparan, dan murah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri," ujarnya.
Tanpa merinci jumlah yang pasti, ia menyebutkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat terkait pelayanan kepolisian sudah berkurang dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya. Ia mengatakan, belum maksimalnya pelayanan Polri di Provinsi Jawa Tengah antara lain disebabkan rasio perbandingan antara polisi dengan masyarakat belum ideal. "Idealnya adalah satu dibanding 300 orang masyarakat, sedangkan pada kenyataannya saat ini satu dibanding lebih dari 500 orang," katanya.
Terkait dengan kekurangan jumlah personel Polri tersebut, maka kepolisian memperdayakan anggota yang ada saat ini dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. "Kami akan terus berusaha memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi dan jika masyarakat merasa dirugikan dapat melaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang ada di tiap kepolisian resor maupun ke Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) langsung," ujar Djihartono.
Ia mencontohkan, standar kinerja itu bisa berupa penentuan lamanya waktu anggota Polri, khususnya jajaran reserse kriminal dalam menuntaskan proses penyelidikan terhadap suatu kasus yang ditangani. Menurut dia, masyarakat memiliki hak menuntut jika apa yang dilakukan Polri terkait kinerjanya dianggap tidak memuaskan. "Kalau masyarakat tidak puas dengan standar kinerja yang terlalu rendah, publik berhak menuntut Polri meningkatkan pelayanan," ujarnya.
Ia mengatakan, Polri seharusnya juga memberikan perkembangan penyelidikan suatu kasus yang ditangani berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat tanpa diminta. Kendati demikian, ia menyatakan menyayangkan ketika masyarakat hanya menuntut kepada Polri saat ada suatu kasus. "Seharusnya ada atau tidak ada kasus masyarakat harus tetap melaporkan keluhannya terkait dengan pelayanan Polri yang bisa disalurkan melalui berbagai wadah yang ada seperti Kompolnas," katanya.
Terkait dengan sejumlah pelanggaran yang ada di tubuh Polri, ia mengharapkan, masyarakat tidak langsung menyamaratakan bahwa semua perilaku anggota Polri itu tidak baik atau menyimpang. Menurut dia, sejumlah pelanggaran tersebut dilakukan oleh beberapa oknum polisi dan tidak bisa digeneralisasi. "Jika dalam perkembangannya ternyata sistem di Polri yang tidak baik, harus segera dilakukan perbaikan karena dapat mempengaruhi perilaku anggota Polri yang sudah baik," ujarnya.
Ia mengatakan, secara umum saat ini sudah mulai ada kencenderungan peningkatan pelayanan Polri berkat kontrol dari masyarakat yang harus dilakukan terus menerus. "Dengan adanya kontrol publik maka mau tidak mau Polri akan melakukan perbaikan untuk memenuhi harapan publik karena kalau tidak maka masyarakat akan terus menuntut peningkatan pelayanan," katanya.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisaris Polisi Djihartono, yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. "Pelayanan prima di semua fungsi kepolisian adalah pelayanan yang cepat, ramah, profesional, transparan, dan murah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri," ujarnya.
Tanpa merinci jumlah yang pasti, ia menyebutkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat terkait pelayanan kepolisian sudah berkurang dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya. Ia mengatakan, belum maksimalnya pelayanan Polri di Provinsi Jawa Tengah antara lain disebabkan rasio perbandingan antara polisi dengan masyarakat belum ideal. "Idealnya adalah satu dibanding 300 orang masyarakat, sedangkan pada kenyataannya saat ini satu dibanding lebih dari 500 orang," katanya.
Terkait dengan kekurangan jumlah personel Polri tersebut, maka kepolisian memperdayakan anggota yang ada saat ini dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. "Kami akan terus berusaha memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi dan jika masyarakat merasa dirugikan dapat melaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang ada di tiap kepolisian resor maupun ke Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) langsung," ujar Djihartono.
17 Juta Komputer Tablet Dipasarkan di 2010
International Data Corporation (IDC) melaporkan bahwa komputer tablet secara global tumbuh 45,1 persen sepanjang kuartal ketiga tahun 2010. Pertumbuhan ini didorong permintaan Apple iPad yang kian tinggi.
Menurut data terbaru IDC, sepanjang kuartal ketiga, para vendor telah mengapalkan 4,8 juta unit komputer tablet secara global, dibandingkan 3,3 juta unit pada kuartal kedua. Dan, Apple iPad menguasai hampir 90 persen di antaranya.
Tingginya popularitas komputer tablet di kalangan konsumer secara global tak hanya didorong oleh adopsi media tablet, tetapi juga pembaca buku elektronik (e-reader).
"Evolusi pasar media tablet yang cepat berlanjut di kuartal akhir tahun lalu, di tambah dengan sejumlah produk baru, munculnya layanan tambahan, ekspansi jaringan pemasaran, dan kompetisi harga yang ketat," kata Susan Kevorkian, direktur riset Mobile Connected Devices di IDC, dikutip VIVAnews dari Cellular News, Rabu 19 Januari 2011.
Sekadar diketahui, IDC mendefinisikan komputer tablet sebagai perangkat media tablet dengan layar lebih besar dari lima inci dan lebih kecil dari 14 inci serta mempunyai sistem operasi ringan, seperti Apple iOS dan Google Android. Ia juga beroperasi dengan prosesor ARM atau x86.
IDC memperkirakan pasar media tablet mengakhiri tahun 2010 dengan penjualan nyaris 17 juta, dan diramalkan akan melonjak hingga 44,6 juta unit pada akhir tahun 2011. Sementara di 2012, lembaga riset itu memproyeksi penjualan media tablet akan mencapai 70,8 juta unit.
Pertumbuhan pesat yang dimulai tahun depan dan seterusnya didorong oleh banyaknya vendor perangkat yang merilis media tablet berbasis Android atau sistem operasi lain. Dampaknya langsung berimbas pada harga yang kompetitif.
Menurut data terbaru IDC, sepanjang kuartal ketiga, para vendor telah mengapalkan 4,8 juta unit komputer tablet secara global, dibandingkan 3,3 juta unit pada kuartal kedua. Dan, Apple iPad menguasai hampir 90 persen di antaranya.
Tingginya popularitas komputer tablet di kalangan konsumer secara global tak hanya didorong oleh adopsi media tablet, tetapi juga pembaca buku elektronik (e-reader).
"Evolusi pasar media tablet yang cepat berlanjut di kuartal akhir tahun lalu, di tambah dengan sejumlah produk baru, munculnya layanan tambahan, ekspansi jaringan pemasaran, dan kompetisi harga yang ketat," kata Susan Kevorkian, direktur riset Mobile Connected Devices di IDC, dikutip VIVAnews dari Cellular News, Rabu 19 Januari 2011.
Sekadar diketahui, IDC mendefinisikan komputer tablet sebagai perangkat media tablet dengan layar lebih besar dari lima inci dan lebih kecil dari 14 inci serta mempunyai sistem operasi ringan, seperti Apple iOS dan Google Android. Ia juga beroperasi dengan prosesor ARM atau x86.
IDC memperkirakan pasar media tablet mengakhiri tahun 2010 dengan penjualan nyaris 17 juta, dan diramalkan akan melonjak hingga 44,6 juta unit pada akhir tahun 2011. Sementara di 2012, lembaga riset itu memproyeksi penjualan media tablet akan mencapai 70,8 juta unit.
Pertumbuhan pesat yang dimulai tahun depan dan seterusnya didorong oleh banyaknya vendor perangkat yang merilis media tablet berbasis Android atau sistem operasi lain. Dampaknya langsung berimbas pada harga yang kompetitif.
Langganan:
Postingan (Atom)